Cerita tentang Seorang Anak Muda dan si Penyu {Teteruga}

Di Kepulauan Vanuatu, pulau ini sangat indah dengan segala keindahan kota dan panoramanya yang diwarisi oleh sang pencipta kepada leluhur-leluhur Rumpun Melanesia negrinya ras kulit hitam di negeri ini.
Pada suatu hari yang sangat cerah di datanglah seorang pemuda ketepi pantai, terletak paling sudut dari kota di Kepulauan Vanuatu sehingga sunyi, sepi dan jauh dari keramaian,
Beberapa menit kemudian datang seorang nenek tua melintasi pinggiran pantai itu dengan
tujuan pergi kekebun,
Pada saat nenek ini melintas ia melihat ada seorang pemuda yang berdiri sambil mencari, melihat jauh kedepan, mata dan kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan,tubuhnya kadang ditegakan kadang dibungkukan a

Masyarakat Papua dan Pemerintah PNG Gelar Pertemuan di Sekretariat MSG

PNG, MAJALAH SELANGKAH -- Masyarakat Papua yang berada di pengasingan, Papua New Guinea (PNG) dikabarkan menggelar pertemuan dengan Pemerintah PNG di sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG) di PNG, Kamis, (30/05/13) lalu. 

 

Seperti informasi yang diterima majalahselangkah.com malam ini, Sabtu, (01/06/13), 

Eskalasi Menuju Papua Merdeka Meningkat

Eskalasi menuju Papua Merdeka semakin tinggi. Pembukaan kantor Free West Papua di Oxford Inggris adalah buktinya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Dia meyakini kini dunia barat mulai melakukan hal itu.

"Pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris dan akan lanjut di Jerman adalah bentuk eskalasi perjuangan politik menuju Papua merdeka," tegas Mahfudz dalam keterangan resminya, Senin (6/5/2013).

KEKERASAN APARAT KEAMANAN DI PAPUA, UNDANG REAKSI PBB

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay, menyatakan keprihatinan serius atas tindakan kekerasan terhadap demonstrasi massa di seluruh Papua sejak 30 April hingga 1 Mei 2013. Pilay menyebutkan polisi telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan menangkap orang karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan.

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay (Dok. UN)

SUP Turun Jalan Sikapi Gizi Buruk di Tambrauw

Yogyakarta, MAJALAHSELANGKAH- Rezim SBY-Budiono harus bertanggungjawab atas musibah yang terjadi di kabupaten Tambrauw, begitu awal kalimat dari pertanyataan sikap Solidaritas Untuk Papua (SUP) yang diberikan kepada majalahselangkah.com ketika menggelar demo damai di Yogyakarta hari ini, Senin (15/04) pagi, pukul 10.00 WIB.

Demonstrasi yang memakan waktu sekitar 4 jam itu dimulai dari depan hotel Garuda, utara Malioboro, Yogyakarta, kemudian massa melakukan aksi jalan kaki hingga ke pusat Yogyakarta, nol kilometer. Sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam garakan SUP ini terlihat membawa tuntutan mereka, sesekali berhenti untuk berorasi.

UNTUKMU PEMERINTAH JAKARTA, INDONESIA

Tidak ada yang tersembunyi dibawah kolong langit ini maupun diatas tanah air Papua Barat makanya kami percaya dengan berbagai pesan politik yang diposted melalui facebook beberapa hari ini jelang aksi 1 Mei 2013 tentu saudara/i di Jakarta maupun ditanah air Papua Barat turut membacanya dan menjadi catatan bersama.

Tidak ada kerinduan lain, hanyalah satu yang pasti seperti biasanya adalah aksi-aksi protest dibawah kordinasi yang selama ini dilakukan atas nama perjuangan rakyat Papua Barat adalah bernafas damai, disiplin dan bertanggung-jawab.

 

REFLEKSI JELANG MSG/PIF Meeting!

Dokumen perjuangan rakyat Papua Barat ke MSG/PIF bukanlah hal yang baru buat kita yang pernah lakukan lobbying ke PIF/MSG ditahun tahun silam. Misalkan setelah berada beberapa bulan di kota Suva, Fiji tahun 2002 dalam rangka mempersiapkan kehadiran delegasi Papua Barat menghadiri Pacific Islands Forum di kepulauan Fiji, Suva waktu silam.

Delegasi yang hadir datang dari berbagai elemen politik, dan kita semua sepakat untuk dalam satu kesatuan body bersuara saat memasukkan dokument politik ke PIF dan hasilnya melahirkan beberapa komunike PIF saat itu tahun 2002 dan dilanjutkan ke tahun 2003.

Aktivis Papua Terus Di Kejar

 Cari Danny Wenda, Aparat Gabungan Geledah Rumah Warga


Jayapura – Rabu (3/4) sekitar pukul 15.00 WIT, pasukan gabungan polisi berpakaian preman, bersenjata lengkap menggunakan tiga mobil dan sejumlah motor ke Expo Perumnas I Waena, Abepura, Jayapura, Papua. Pasukan tersebut diduga dari Polresta Jayapura.

Ketika tiba di Expo, mereka menggeledah sejumlah rumah di kawasan itu dengan alasan mencari Danny Wenda. “Tadi sore, sekitar jam tiga, pasukan gabungan polisi mendatangi rumah kami. Waktu mereka datang,  Saya, mama (ibu) adik yang baru SD kelas lima dan saudari saya. Kami ada empat orang yang ada dalam rumah,” kata IM, warga Expo kepada tabloidjubi di Expo Waena, Abepura, Rabu (3/4)  malam.

Saat polisi datang, menurut IM, dirinya bersama saudari perempuanya sedang istirahat siang. Sementara,  ibunya bersama adik perempuannya sedang duduk di depan rumah. “Sejumlah polisi bersenjata lengkap, berpakaian preman masuk ke halaman rumah,” kata IM lagi.

Indonesia Hancurkan Nilai Budaya Papua

Jayapura, -- Pendeta Socrates Sofyan Yoman, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Baptis di Papua menaggapi sweeping serta menyita kartu-kartu memory dan handphone milik warga yang berisi lagu-lagu bahasa daerah Papua di kabupaten Paniai, Papua. Seperti yang diberitakan tabloidjubi.com bahwa polisi menyita kartu memory dan handphone milik warga yang berisi lagu-lagu daerah dan dihancurkan dengan batu. Keprihatinan atas tindakan polisi ini diungkapkan Yoman  dalam acara Jumpa Pers di toko buku Yoman Ninom Jalan Tabi Tobati 01 Kota Raja, Jayapura, Papua, Rabu (6/3).

Socrates menilai tindakan polisi di Paniai itu menandakan bahwa orang Indonesia mau menghancurkan bangsa-bangsa yang dijajahnya. Nilai budayanya dihancurkan, nilai bahasanya juga dihancurkan, kesenian di hancurkan, ekonomi di hancurkan dan kreativitas bangsa Papua dihancurkan supaya kita tidak punya pegangan di kemudian hari.

Kapolda Gagal Ungkap Aktor, Kekerasan Berlanjut di Papua

Jayapura -- Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP) menilai, Kapolda Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian gagal mengungkap aktor kekerasan di tanah Papua. Kapolda didesak menindaklanjuti pernyataan Kapolda sebelumnya yang menyatakan akan mengungkap pemasok senjata illegal di tanah Papua.

Desakan disampaikan, FKPGP, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Baptis di Papua, Pendeta Sokratez Sofyan Yoman dan Ketua Sinode Kingmi Papua,  Pendeta Benny Giyai pada Jumpa Pers di  toko buku Yoman Ninom Jalan Tabi Tobati Kota Raja, Jayapura, Papua Rabu, (06/03).

"Semua orang jadi takut karena semua orang bisa membeli senjata dan tembak-menembak sembarang. Kapolda Papua harus ungkap pemasok senjata di Papua dan menangkap agar kasih dan damai itu tercipta,"kata Benny.

Ia khawatir, jika senjata bisa beredar sembarang, persoalan kecil apa pun nanati saling tembak menembak. "Kalau beginikan semua tidak aman. Maka, kami sangat berharap, Kapolda Papua  untuk mengungkapakan para pemasok. Jika tidak, semua penembakan dialamatkan ke TPN/OPM dan TNI/Polri,"ungkapnya.

YTH : Pemerintah Indonesia

YTH : Pemerintah Indonesia melalui aparat kepolisian/ Kapolres di Manokwari, perlu kami jelaskan secara terbuka bahwa menjelang aksi damai tanggal 12 Maret 2013 mendatang kiranya pihak aparat kepolisian dapat atau dengan seksama melakukan tugas dan tanggung-jawabnya secara baik apabila benar benar ingin menegakan azas praduga tak bersalah demi hukum.

Rakyat Papua Barat kota Manokwari jelang aksi damai mendatang sangat disiplin selama ini dan akan terus berjuang dengan damai sehingga dalam beberapa hari ini apabila ada niat pemerintah Jakarta untuk menangkap rakyat Papua Barat pada tanggal 12 maret mendatang, tentunya kami rakyat Papua Barat sangat siap mengadvokasi bersama demi hukum secara damai.

Herman Wainggai; Mewakili Pemerintahan NRFPB Bertemu Sekjen PBB

Menembus Lautan, Melewati Batas Negara  Menuju Pembebasan Bangsa Papua, bagi sebagian orang Papua yang sudah termanja dengan kekayaan alam dan di tambah dengan mengalirnya Dana OTSUS mungkin sesuatu pilihan yang sangat sulit untuk meningalkan kampung halaman yang sangat indah, tapi tidak buat sosok yang satu ini, dengan sebuah tekat akan pembebasan Bangsa Papua dari belengu penjajah, iya harus meningalkan semua harapan bahkan nyawapun harus menjadi taruhan dalam perjalanan panjang menuju pembebasan

Herman Wainggai, Tokoh yang identik dengan West Papua National Autority (WPNA/ONPB) sebuah organisasi pembebasan bangsa papua yang sering mendapat kabar miring dari sesama organisasi perjuangan mengenai sepak terjangnya, akhirnya pada  9 August 2012, bertempat di kantor pusat Perserikatan Bangsa BangsaUN, New York, pada hari peringatan masyarakat pribumi internasional mendapat tempat untuk berbicara sekaligus menyempatkan diri bertemu sekjen PBB

Berikut adalah prisilis dan keterangan foto dari pertemuan tersebut

Penjelasaan Dewan Nasional Papua, Tentang Negara Republik Federal Papua Barat

Salam Jumpa Masyarakat Papua di Negeri Papua Barat dan di luar Negeri. Dengan ini, kami Dewan Nasional Papua atau DNP (Legislatif) sebagai Lembaga perwakilan Rakyat Papua Barat masih dengar salah penafsiran informasi yang beredar di kalangan Masyarakat Papua bahwa Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah di bacakan oleh Presiden Negara Republik Federal Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah masih bagian dari Negara Indonesia. (Atau Membentuk Negara Federasi Indonesia).Sebab itu kita harus mengetahui bersama mengapa kami Bangsa Papua mendeklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011.Berikut pengertiannya:

NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT (NRFPB)
Perlu kita harus ketahui bersama istilah dan atau pemahaman dari pada Negara yang sudah kami deklarasikan dalam Kongres Rakyat Papua (III) pada tanggal 19 Oktober 2011 itu adalah ``Negara Merdeka Utuh dan Berdaulat penuh`` terlepas dari kekuasaan atau kedaulatan Negara manapun di Dunia ini termasuk Indonesia. Kata lain adalah Papua Merdeka secara Politik dari Negara Indonesia.

Mengapa mengunakan Republik?

Apa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963?, Mengapa Papua menyebutnya Hari Aneksasi.?

Atas dasar "Perjanjian New York" (yang bertanggal 15 Agustus 1962), Pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengalihkan kekuasaan atas Papua Barat kepada sebuah otoritas sementara di bawah PBB.
Administrasi itu diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1962, ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih dari Belanda.
Sebenarnya, maksudnya UNTEA ini adalah untuk memfasilitasi dekolonisasi daerah Belanda, West New Guinea, dan pelaksanaan hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Padahal UNTEA memfasilitasi penyerahan Papua Barat ke Indonesia.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah operasi pemerintahan sementara di bawah bendera PBB digunakan untuk melayani kepentingan Negara-Negara dan mengabaikan keberadaan orang bahkan menolak hak dasar mereka.

Kilas Balik Jurnal Perjuangan Sesama Aktifis

Dipenjarakan karena sebuah keyakinan ideologi setelah divonis pemerintah Jakarta. Terbunuhnya almarhum Dr. Thom Wainggai  saat masih  menjalani masa tahanannya selama 20 tahun penjara dan mendekam  di Lp Cipinang Jakarta waktu itu. Ah..kematian almarhum jauh dari yang tak dipikirkan oleh saya, timbul pertanyaan dalam diriku,  dengan secepat itu kah kau pergi tanpa pesan? Saya pun mendapat informasi ini ketika satu staf Palang Merah Internasional perwakilan Papua mengkhabarkan ke rumah bahwa almarhum Dr Thom Wainggai baru saja meninggal beberapa jam yang lalu. Tersentak, duduk dengan membasuh air mata, katapun tak terucap, hati ini bercampur sedih, keluarga hanya bisa menangis, rakyat Papuapun berduka, dengan kepergianmu, walaupun kau pergi, kau adalah  inspirasiku,   membaca satu artikel Headline News/ media masa Indonesia di Papua  menulis : Kepergian Nelson Mandelanya Irian Jaya sebutan nama Papua Barat saat itu.

Mahasiswa minta Militer tingalkan lingkungan kampus; Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Palang

Jayapura; Pendekatan militer dengan kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis, di lihat tidak tepat sasaran, karena di lakukan di pusat kota yang di kelilingi dengan rumah sakit yang serba gratis apalagi di dalam kampus, Militer adalah alat Negara Jangan sekali-kali melupakan segala tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap Rakyat Papua semenjak PEPERA 1963 Demikian tegas koordinator Aksi Yason Ngelia dalam orasinya Senin 01 Oktober 2012

Semua Pelangaran berat yang di lakukan militer Indonesia (TNI/POLRI) masih terukir dengan baik dalam memori Rakyat Papua, Tidak pernah ada rekonsiliasi yang di lakukan Negara kepada rakyat papua  dengan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat atas perilaku kekerasaan hingga kini.

Rakyat Papua di bantai seperti binatang, Rasa bersalah seperti tidak pernah keluar dari mulut pinpinan Negara dan pinpinan Militer, mereka seolah melupakan kisah pahit yang di berikan kepada Rakyat Papua. Tentu saja Rakyat dengan kekuatannya terus menuntut.,

Fakfak, 18 Juli 2012 TV Papua, vreedzame demonstratie in Fakfak en openbare recht zitting in West-Papua

Fakfak, 18 Juli 2012 SURAT (Suara Rakyat) 
Free West Papua; Isi pernyataan sikap yang di bacakan oleh penangung Jawab Politik wilayah Rakfak Mr Apner Hegemur,

Konfilik politik Papua yang berkepanjangan dari waktu – kewaktu terus memakan korban yang tidak terhitung, baik korban waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa manusia. Di tengah situasi demikian ini, juga telah menyedot perhatian berbagai pihak, di berbagai lefel, baik di lefel local, nasional, regional hingga intrnasional guna mencari sulusi konflik di Tanah Papua. Upaya penyelesaian konflik tersebut antara lain dengan diluncurkannya Otonomi Khusus Papua di Tahun 2001 dan Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat ( UP4B ). Namun dalam praktekniknya, berbagai konsep tersebut yang diharapkan dapat menjadi

Afdeling Fakfak, Apa yang menarik di kota kecil ini sehingga Soeharto pun mengunjungiNya di Tahun 1969

Masa Pemerintahan Belanda, berlangsung dari tahun 1898 sampai dengan 1962. Pada tanggal 28 september 1898 Pemerintah Belanda Mendirikan Pos Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala pemerintahan setempat bernama HOOFD VAN PLASTAELIJKE BESTUUR yang berkedudukan di kota Fakfak.
Melihat perkembangan Pos Pemerintahan tersebut yang begitu pesat dan mempunya prospek masa depan yang cerah, maka pada tahun 1901 Pemerintah Belanda merubah statusnya menjadi KERESIDENAN dengan Kota FAKFAK sebagai Ibu Kota.
Keresidenan AFDEELING dipimpin oleh seorang Residen, yang dalam menjalankan tugasnya dia dibantu seorang Sekertaris dan Staf. Khusus dalam melaksanakan tugas-tugas sustansif beberapa orang yang membidangi dinas-dinas tertentu, seperti bagian pendidikan, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pertanian dan Kesehatan. Kesemua bidang ini pemimpinnya bertanggung jawab langsung kepada Residen.

West Papua - A Journey to Freedom

Herman Wainggai;Dengan sebuah tekat akan kebebasan Bangsa Papua Ayahnya berpuasa selama sebulan lebih untuk mengerjakan perahu dan dalam Doa sang ayah menyerahkan kemudi perahu untuk anaknya Herman Wainggai
Menempuh lautan, melewati batas Negara menuju pembebasan Bangsa Papua,
Flim Dokumenter yang mengisahkan tentang perjalanan 43 Pencari suaka politik di Australia dan pertemuan Herman wainggai dan Ayahnya.

Sejarah Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

Socratez Sofyan Yoman:

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan