Kapolda Gagal Ungkap Aktor, Kekerasan Berlanjut di Papua

Jayapura -- Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP) menilai, Kapolda Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian gagal mengungkap aktor kekerasan di tanah Papua. Kapolda didesak menindaklanjuti pernyataan Kapolda sebelumnya yang menyatakan akan mengungkap pemasok senjata illegal di tanah Papua.

Desakan disampaikan, FKPGP, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Baptis di Papua, Pendeta Sokratez Sofyan Yoman dan Ketua Sinode Kingmi Papua,  Pendeta Benny Giyai pada Jumpa Pers di  toko buku Yoman Ninom Jalan Tabi Tobati Kota Raja, Jayapura, Papua Rabu, (06/03).

"Semua orang jadi takut karena semua orang bisa membeli senjata dan tembak-menembak sembarang. Kapolda Papua harus ungkap pemasok senjata di Papua dan menangkap agar kasih dan damai itu tercipta,"kata Benny.

Ia khawatir, jika senjata bisa beredar sembarang, persoalan kecil apa pun nanati saling tembak menembak. "Kalau beginikan semua tidak aman. Maka, kami sangat berharap, Kapolda Papua  untuk mengungkapakan para pemasok. Jika tidak, semua penembakan dialamatkan ke TPN/OPM dan TNI/Polri,"ungkapnya.

Yoman dan Benny mengatakan, rasa keprihatinan atas kekerasan yang terus berlanjut sejak 1963 ini sudah disampaikan oleh umat Tuhan di Papua melalui (1)  Musyawarah Majelis Rakyat (MRP) Papua dan Masyarkat Asli Papua pada 9-10 Juni 2010; (2) Komunike bersama pimpinan gereja di Papua pada 10 Januari 2011; (3) deklarasi teologi para pimpinan gereja 26 Januari 2011; dan (4) pesan profetis pimpinan gereja Papua kepada Presiden RI 16 Desember 2011 di Cikeas Jakarta.

Katanya,  keprihatinan yang sama juga disampaikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Kanada, Norwegia, Korea Selatan, Jepang, Prancis, Jerman, Meksiko, Selandia, Baru, Australia, Spanyol, dan Italia dalam Sidang HAM PBB, 23 Mei 2011 di Genewa, Swiss.

Namun, kata Yoman dan Benny,  hingga saat ini belum juga ada upaya-upaya dari negara untuk atasi kekerasan yang terus berlanjut  di tanah Papua. Dikatakan, pemerintah dan aparat keamanan Indonesia menjadi bagian dari masalah kekerasan ini.

Dinilai, kekerasan di Papua negara ciptakan, pelihara, dan biarkan untuk melegitimasi kekerasan-kekerasan selanjutnya di tanah Papua. Kekerasan dibiarkan untuk kepentingan memperkuat institusi keamanan di tanah Papua.

Perkembangan ini dinilai sebagai pencerminan the generatif politic yang ditulis oleh Nugroho di The Jakarta Post,  10 Juli 2012.  The Generatif Politic menurut Pak Nungroho adalah pandangan-pandangan politik dan anggapan-anggapan yang melumpuhkan dan memperburuk kondisi masyarakat Papua yang dilaksanakan mendasari  kebijakan publik oleh pemerintah Indonesia di Papua selama 50 tahun.

Untuk itu, FKPGP meminta pemerintah dan aparat kemanan segera kembali ke cita cita awal pendiri negara Indonesia dengan mengungkapkan dan menghentikan penjualan senjata dan amunisi secara illegal yang terjadi di tanah Papua.

Diminta juga, peristiwa penembakan dan pembunuhan anggota TNI dan warga sipil di Papua belum lama ini dilihat secara utuh.

"Tidak hanya berhububungan dengan Pemilihan Bupati Kabupaten Puncak. Kekerasan ini adalah bagian dari kebijakan negara untuk pembangunan infrastruktur TNI dan Polri di pegunungan dalam rangka memperkuat peresmian Kodim 1714 Puncak Jaya. Juga, meningkatkan jumlah belanja aparat keamanan dan mengkriminalisasi perjuangan damai rakyat Papua di tingkat komunitas internasional,"kata mereka.

Benny dan Yoman juga menilai Pemerintah Indonesia sangat diskriminatif menyikapi aspirasi rakyat Papua dalam hal dialog damai. Maka, Pemerintah Indonesia  didesak segara membuka ruang dialog tanpa sayarat dan dimediasi oleh pihak ketiga seperti yang digelar antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada kesempatan itu, Benny dan Yoman menghimbau kepada semua komponen di Papua mempelajari Undang-Undang TNI/POLRI untuk mengawasi perilaku kejahatan dan kebijakan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia di Papua.

Pendeta Benny dan Yoman juga mengimbau dan meminta kepada seluruh umat Tuhan di Papua untulk tidak tergiur membeli senjata dan amunisi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan perjuangan damai Papua.

"Mari kita hentikan proses-proses pemusnahan etnis kita sendiri dengan membeli senjata. Kita tempuh jalan damai. Kalau ada yang jual senjata kita tolak melaporkan kepada pihak yang berwajib, siapa-siapa yang menawarkan senjata dan amunsi,"ajaknya.

Kata Benny, senjata kita hari ini adalah menulis buku, sekolahkan anak-anak kita dengan benar. "Zaman kekerasan telah berakhir. Ini zaman perjuangan damai. Semua pihak harus menempuh jalan damai,"harapnya. Sumber :  (MaS)