Aktivis Papua Terus Di Kejar

 Cari Danny Wenda, Aparat Gabungan Geledah Rumah Warga


Jayapura – Rabu (3/4) sekitar pukul 15.00 WIT, pasukan gabungan polisi berpakaian preman, bersenjata lengkap menggunakan tiga mobil dan sejumlah motor ke Expo Perumnas I Waena, Abepura, Jayapura, Papua. Pasukan tersebut diduga dari Polresta Jayapura.

Ketika tiba di Expo, mereka menggeledah sejumlah rumah di kawasan itu dengan alasan mencari Danny Wenda. “Tadi sore, sekitar jam tiga, pasukan gabungan polisi mendatangi rumah kami. Waktu mereka datang,  Saya, mama (ibu) adik yang baru SD kelas lima dan saudari saya. Kami ada empat orang yang ada dalam rumah,” kata IM, warga Expo kepada tabloidjubi di Expo Waena, Abepura, Rabu (3/4)  malam.

Saat polisi datang, menurut IM, dirinya bersama saudari perempuanya sedang istirahat siang. Sementara,  ibunya bersama adik perempuannya sedang duduk di depan rumah. “Sejumlah polisi bersenjata lengkap, berpakaian preman masuk ke halaman rumah,” kata IM lagi.

Indonesia Hancurkan Nilai Budaya Papua

Jayapura, -- Pendeta Socrates Sofyan Yoman, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Baptis di Papua menaggapi sweeping serta menyita kartu-kartu memory dan handphone milik warga yang berisi lagu-lagu bahasa daerah Papua di kabupaten Paniai, Papua. Seperti yang diberitakan tabloidjubi.com bahwa polisi menyita kartu memory dan handphone milik warga yang berisi lagu-lagu daerah dan dihancurkan dengan batu. Keprihatinan atas tindakan polisi ini diungkapkan Yoman  dalam acara Jumpa Pers di toko buku Yoman Ninom Jalan Tabi Tobati 01 Kota Raja, Jayapura, Papua, Rabu (6/3).

Socrates menilai tindakan polisi di Paniai itu menandakan bahwa orang Indonesia mau menghancurkan bangsa-bangsa yang dijajahnya. Nilai budayanya dihancurkan, nilai bahasanya juga dihancurkan, kesenian di hancurkan, ekonomi di hancurkan dan kreativitas bangsa Papua dihancurkan supaya kita tidak punya pegangan di kemudian hari.

Kapolda Gagal Ungkap Aktor, Kekerasan Berlanjut di Papua

Jayapura -- Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP) menilai, Kapolda Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian gagal mengungkap aktor kekerasan di tanah Papua. Kapolda didesak menindaklanjuti pernyataan Kapolda sebelumnya yang menyatakan akan mengungkap pemasok senjata illegal di tanah Papua.

Desakan disampaikan, FKPGP, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Baptis di Papua, Pendeta Sokratez Sofyan Yoman dan Ketua Sinode Kingmi Papua,  Pendeta Benny Giyai pada Jumpa Pers di  toko buku Yoman Ninom Jalan Tabi Tobati Kota Raja, Jayapura, Papua Rabu, (06/03).

"Semua orang jadi takut karena semua orang bisa membeli senjata dan tembak-menembak sembarang. Kapolda Papua harus ungkap pemasok senjata di Papua dan menangkap agar kasih dan damai itu tercipta,"kata Benny.

Ia khawatir, jika senjata bisa beredar sembarang, persoalan kecil apa pun nanati saling tembak menembak. "Kalau beginikan semua tidak aman. Maka, kami sangat berharap, Kapolda Papua  untuk mengungkapakan para pemasok. Jika tidak, semua penembakan dialamatkan ke TPN/OPM dan TNI/Polri,"ungkapnya.

YTH : Pemerintah Indonesia

YTH : Pemerintah Indonesia melalui aparat kepolisian/ Kapolres di Manokwari, perlu kami jelaskan secara terbuka bahwa menjelang aksi damai tanggal 12 Maret 2013 mendatang kiranya pihak aparat kepolisian dapat atau dengan seksama melakukan tugas dan tanggung-jawabnya secara baik apabila benar benar ingin menegakan azas praduga tak bersalah demi hukum.

Rakyat Papua Barat kota Manokwari jelang aksi damai mendatang sangat disiplin selama ini dan akan terus berjuang dengan damai sehingga dalam beberapa hari ini apabila ada niat pemerintah Jakarta untuk menangkap rakyat Papua Barat pada tanggal 12 maret mendatang, tentunya kami rakyat Papua Barat sangat siap mengadvokasi bersama demi hukum secara damai.

Herman Wainggai; Mewakili Pemerintahan NRFPB Bertemu Sekjen PBB

Menembus Lautan, Melewati Batas Negara  Menuju Pembebasan Bangsa Papua, bagi sebagian orang Papua yang sudah termanja dengan kekayaan alam dan di tambah dengan mengalirnya Dana OTSUS mungkin sesuatu pilihan yang sangat sulit untuk meningalkan kampung halaman yang sangat indah, tapi tidak buat sosok yang satu ini, dengan sebuah tekat akan pembebasan Bangsa Papua dari belengu penjajah, iya harus meningalkan semua harapan bahkan nyawapun harus menjadi taruhan dalam perjalanan panjang menuju pembebasan

Herman Wainggai, Tokoh yang identik dengan West Papua National Autority (WPNA/ONPB) sebuah organisasi pembebasan bangsa papua yang sering mendapat kabar miring dari sesama organisasi perjuangan mengenai sepak terjangnya, akhirnya pada  9 August 2012, bertempat di kantor pusat Perserikatan Bangsa BangsaUN, New York, pada hari peringatan masyarakat pribumi internasional mendapat tempat untuk berbicara sekaligus menyempatkan diri bertemu sekjen PBB

Berikut adalah prisilis dan keterangan foto dari pertemuan tersebut

Penjelasaan Dewan Nasional Papua, Tentang Negara Republik Federal Papua Barat

Salam Jumpa Masyarakat Papua di Negeri Papua Barat dan di luar Negeri. Dengan ini, kami Dewan Nasional Papua atau DNP (Legislatif) sebagai Lembaga perwakilan Rakyat Papua Barat masih dengar salah penafsiran informasi yang beredar di kalangan Masyarakat Papua bahwa Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah di bacakan oleh Presiden Negara Republik Federal Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah masih bagian dari Negara Indonesia. (Atau Membentuk Negara Federasi Indonesia).Sebab itu kita harus mengetahui bersama mengapa kami Bangsa Papua mendeklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011.Berikut pengertiannya:

NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT (NRFPB)
Perlu kita harus ketahui bersama istilah dan atau pemahaman dari pada Negara yang sudah kami deklarasikan dalam Kongres Rakyat Papua (III) pada tanggal 19 Oktober 2011 itu adalah ``Negara Merdeka Utuh dan Berdaulat penuh`` terlepas dari kekuasaan atau kedaulatan Negara manapun di Dunia ini termasuk Indonesia. Kata lain adalah Papua Merdeka secara Politik dari Negara Indonesia.

Mengapa mengunakan Republik?

Apa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963?, Mengapa Papua menyebutnya Hari Aneksasi.?

Atas dasar "Perjanjian New York" (yang bertanggal 15 Agustus 1962), Pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengalihkan kekuasaan atas Papua Barat kepada sebuah otoritas sementara di bawah PBB.
Administrasi itu diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1962, ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih dari Belanda.
Sebenarnya, maksudnya UNTEA ini adalah untuk memfasilitasi dekolonisasi daerah Belanda, West New Guinea, dan pelaksanaan hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Padahal UNTEA memfasilitasi penyerahan Papua Barat ke Indonesia.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah operasi pemerintahan sementara di bawah bendera PBB digunakan untuk melayani kepentingan Negara-Negara dan mengabaikan keberadaan orang bahkan menolak hak dasar mereka.